Foker LSM Papua Kecam Rencana Penggunaan UU Terorisme di Papua

(sumber berita : http://kbrpapua.wordpress.com/2012/12/21/foker-lsm-papua-kecam-rencana-penggunaan-uu-terorisme-di-papua/#more-535 )

 (Jakarta) Forum Kerjasama –Foker LSM Papua menilai penerapan Undang-undang Terorisme di Papua justru akan memperburuk kondisi di tanah Papua ini. Ini menyusul rencana Kepolisian Indonesia menerapkan Undang-undang Terorisme untuk menjerat pelaku kekerasan di Papua. Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu menilai, seharusnya penanganan masalah di Papua lewat jalur dialog.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk duduk bersama dengan warga negaranya yang ada di Papua untuk mencari solusi terbaik. Bukan kemudian  menggunakan alat-alat negara yang tidak proposional di tempat yang tidak benar yang kemudian melahirkan persoalan baru. Menurut saya ada suatu hal yang krusial yang berkaitan dengan stigma separatis itu. Pelabelan separatis ini, ini kan yang menjadi dasar justifikasi konflik-konflik ini berlangsung. Perbedaan pandangan ini baik yang kemudian melahirkan ketidakpercayaan akibat stigma separatis itu,” ungkap Septer.

Kepolisian selama ini belum pernah menerapkan pasal terorisme terhadap pelaku aksi kekerasan di Tanah Papua. Namun dua hari lalu, Markas Besar Kepolisian Indonesia mengancam akan menerapkan pasal terorisme terhadap pelaku kekerasan di Papua. (Ade/Ary)

Foker LSM Papua Minta Pedagang Papua Berjualan di Mall

(sumber : http://tabloidjubi.com/?p=2010)

Jayapura,  (6/11) —Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua di Jayapura meminta Pemerintah Kota Jayapura memfasilitasi pedagang Papua khususnya mama-mama pedagang untuk memasarkan barang dagangannya di mall.

Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Lien Maloali menilai, hingga kini pedagang Papua khsusnya mama-mama pedagang, masih berjualan dimata kaki. “Sampai sekarang pedagang masih berjualan dimata kaki artinya, mereka lebih memilih untuk berjualan didepan emperan toko dan dipinggiran jalan agar setiap orang melewati tempat itu membeli barang dagangannya,” kata Lien kepada tabloidjubi.com, Selasa (6/11).

Solidaritas Pedagang Papua beserta NGO yang fokus terhadap mereka termasuk Foker meminta kepada Pemerintah agar memfasilitas mereka (pedagang) untuk mendapat akses penjualan ke mall yang ada. Dengan demikian, barang dagangannya dapat disuplai ke mall untuk dipasarkan. “Ini terkait dengan status kotamadya,” ujarnya.

Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) berkomitmen mendukug penuh pembangunan pasar dan menyediakan tempat jualan yang layak bagi para pedagang asli Papua khususnya mama-mama pedagang yang belum mendapat tempat. (Jubi/Musa)