Kongres I Foker LSM Deklarasikan Lindungi Papua

(Sumber berita : http://z.tabloidjubi.com/index.php/2012-10-15-06-23-41/jayapura/3900-kongres-i-foker-lsm-deklarasikan-lindungi-papua)

JUBI --- Kongres I “Selamatkan Manusia dan Hutan Papua” oleh Foker LSM di Jayapura dari 19 hingga 21 November menghasilkan deklarasi penting bagi Papua.

Kongres memandang perlunya pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Pengelolaannya didasarkan pada kearifan lokal yang telah dibangun secara turun temurun.Kongres I yang digelar tiga hari itu menilai, masyarakat Papua semakin termarjinalkan dari proses pembangunan. Terutama setelah masuknya Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, terjadinya pemekaran wilayah, berdirinya Infrastuktur Militer dan  Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak berpihak. Ketidakberpihakan juga telah menimbulkan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

“Kami menyatakan kepedulian dan keprihatinan serta sikap kami bagi upaya pengakuan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat papua,” sebut peserta kongres yang terdiri dari Pemimpin Adat, Tokoh Agama, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis perempuan.

Deklarasi memuat sejumlah point, antara lain, tidak memperjualbelikan lagi tanah milik masyarakat adat, gelar adat tidak bisa diserahterimakan kepada orang lain, pengelolaan SDA di Papua harus bebas dari keterlibatan TNI/Polri, masyarakat adat Papua harus terlibat aktif dalam seluruh proses pembangunan, dan segala bentuk eksploitasi SDA yang merusak lingkungan harus dihentikan.

Point lain menyebutkan, Papua harus bebas dari praktek pelacuran intelektual yang melegitimasi upaya pemekaran wilayah pemerintahan, merusak lingkungan hidup dan melanggar kearifan masyarakat adat yang dilakukan oleh akademisi dan aktifis organisasi masyarakat sipil, pemekaran wilayah kabupaten/kota dan di Papua segera dihentikan, segala bentuk kegiatan dan upaya perdagangan karbon dan kompensasi karbon yang tidak mengakui hak-hak masyarakat adat di Papua juga harus dihentikan.

Selanjutnya, kongres juga meminta pemerintah agar segera merealiasikan kebijakan-kebijakan nyata mendukung penguatan manusia dan pelestarian lingkungan hidup di Tanah Papua.

Pada bagian akhir, peserta kongres meminta pelanggaran hak intelektual yang dilakukan lembaga dan peneliti nasional serta internasional atas kekayaan flora dan fauna endemik Papua dihentikan, program keluarga berencana nasional juga dihentikan. 

Perlunya upaya serius penanggulangan  HIV/AIDS, kesehatan ibu dan anak, gizi harus digalakkan serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Terakhir melakukan penguatan kapasitas struktur, nilai dan norma adat.

Kongres I Selamatkan Manusia dan Hutan Papua melibatkan partisipan Foker, masyarakat adat di 7 wilayah, tokoh perempuan Papua dan akademisi. ***